ESENSIALISME DEONTOLOGI MASLAHAH ‘IZZUDIN IBNU ‘ABDISSALAM

Hukum Islam sering kali dihadapkan pada tantangan positivisme legalistik yang kaku, sehingga memerlukan pijakan etis dan metodologis untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemikiran maslahah 'Izzuddin bin Abdissalam menghadirkan konstruksi esensialisme deontologi yang menempatkan kemaslahatan (jalb almasalih) dan pencegahan kerusakan (dar' al-mafasid) sebagai substansi intrinsik (inherent nature) dari seluruh taklif syariat. Pengabdian kepada Allah (haqqu-llah) direalisasikan secara mutlak melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak hamba (huquq al-'ibad) sehingga maslahah tidak terbatas pada manfaat individu semata, melainkan mencakup manfaat duniawi maupun ukhrowi (dunyawi/akhrowi) dengan makna nyata maupun figuratif (haqiqi dan majazi).

Demikian paparan yang disampaikan oleh Misyroh Akhmadi di hadapan Tim Penguji pada saat ujian terbuka promosi doktor. Sidang berlangsung pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, mulai pukul 13.00 – 15.00, bertempat di Ruang Technoclass Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tim sidang terdiri dari: Prof. Dr. H. Kamsi, M.A (Ketua Sidang), Dr. Kholid Zulfa, M.Si (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A (Promotor), Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag (Co Promotor), Dr. Samsul Hadi, M.Ag (Penguji), Prof. Dr. Riyanta, M.Hum (Penguji), Prof. Dr. Makhrus, M.Hum (Penguji), dan Prof. Dr. H. Muh. Nur, M.Ag (Penguji). Promovendus mempertahankan disertasinya yang berjudul: Esensialisme Deontologi Maslahah ‘Izzudin Ibnu ‘Abdissalam.

Melalui disertasinya, promovendus menganalisis konstruksi etika deontologis maslahah 'Izzuddin bin Abdissalam, memetakan keunikannya dibanding pemikiran tokoh usul fikih lain (al-Ghazali, at-Tufi, dan asy-Syatibi) serta utilitarianisme Barat, dan mengeksplorasi relevansi metodologisnya dalam pembaharuan hukum serta kebijakan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'Izzuddin membangun etika berbasis kewajiban moral intrinsik (duty-based ethics) yang mengakui kemampuan akal secara rasional-empiris untuk mendeteksi maslahah/ mafsadah duniawi dengan konfirmasi normatif wahyu. Berbeda dari al-Ghazali yang teleologis-restriktif dan at-Tufi yang pragmatis-radikal, 'Izzuddin menegaskan koherensi esensial di mana nas sahih pasti mendatangkan maslahah, yang kemudian menjadi fondasi etispraktis bagi teori sistemik asy-Syatibi.

Dalam konteks Indonesia, kerangka ini beroperasi melalui kaidah penimbangan (muwazanah) dan penetapan prioritas (i'tibar ma'qulah al-ma'na). Maslahah 'Izzuddin bin Abdissalam berhasil memangkas kerumitan usul fikih melalui monolisme hakikat hukum dan memberikan dasar metodologis yang kokoh bagi ijtihad modern. Pemikiran ini memfasilitasi transformasi dari positivisme legalistik menuju hukum progresif yang inklusif dan selaras dengan cita hukum Pancasila. Pemikiran ini memiliki implikasi praktis-metodologis sebagai basis formulasi kebijakan publik berbasis keadilan substantif, instrumen analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment), serta landasan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (judicial activism) demi mewujudkan kesejahteraan umum (maslahah 'ammah).

Berdasarkan musyawarah Tim Penguji, Misyroh Akhmadi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Promovendus berhasil menyelesaikan studi doktoralnya selama 5 tahun 11 bulan 18 hari. Promovendus merupakan doktor yang ke 33 dari Prodi Doktor Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selamat dan Sukses Dr. Misyroh Akhmadi.