REINTERPRESTASI HUKUM NAFKAH MUT’AH BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN

Terdapat disparitas antara tujuan etis nafkah mut’ah dalam Al-Qur’an, konstruksinya dalam peraturan perundangundangan dalam sistem hukum di Indonesia, dan praktik penerapannya di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Al-Qur’an dan fikih, mut’ah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai pemberian yang mengandung makna perlindungan, pemulihan martabat, dan jaminan keberlangsungan hidup bagi pihak yang terdampak perceraian. Sebaliknya, dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, mut’ah dikonstruksikan sebagai kewajiban suami dan hak istri setelah perceraian, sehingga perlindungan lebih didasarkan pada kategori gender daripada kondisi kerentanan yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi mut’ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan mengapa praktik Peradilan Agama masih mereproduksi konstruksi tersebut, serta menganalisis sejauh mana rekonstruksi hukum mut’ah diperlukan agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kerentanan.

Demikian presentasi yang disampaikan oleh A Hashfi Luthfi, mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Syari’ah pada ujian terbuka promosi doktor. Sidang ini dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2026 bertempat di Ruang Technoclass Lantai 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, mulai pukul 09.00 hingga selesai. Tim sidang terdiri dari; Prof. Dr. H. Kamsi, M.A (Ketua Sidang), Dr. Kholid Zulfa, M.Si (Sekretaris), Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (Promotor), Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. (Co Promotor), Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (Penguji) Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag (Penguji), Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.(Penguji), dan Dr. Hj. Suqiyah Musyafa’ah, M.Ag. (Penguji eksternal dari UIN Sunan Ampel Surabaya). Promovendus mempertahankan disertasinya yang berjudul: Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Reinterprestasi Hukum Nafkah Mut’ah Berbasis Paradigma Kerentanan.

Dalam penelitiannya, promovendus menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mut’ah, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA, SEMA, serta peraturan teknis lainnya. Analisis juga didasarkan pada putusan-putusan Pengadilan Agama dan wawancara terhadap empat belas hakim Pengadilan Agama mengenai dasar hukum penetapan mut’ah, pertimbangan penentuan besarannya, penggunaan hak ex officio, relevansi kondisi ekonomi para pihak, serta kemungkinan pemberian mut’ah berdasarkan kerentanan aktual. Seluruh data dianalisis melalui integrasi pendekatan Maudhū’ī Nuzūlī, perspektif Mubādalah, paradigma kerentanan, dan prinsip veil of ignorance John Rawls.

Hasil penelitian Hashfi menunjukkan konstruksi mut’ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil transformasi dari pemikiran fikih klasik yang kemudian dikodifikasi ke dalam sistem hukum nasional. Dalam proses tersebut, orientasi mut’ah mengalami pergeseran dari instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan menuju perlindungan yang dilekatkan pada identitas gender, yaitu sebagai kewajiban suami kepada istri setelah perceraian. Paradigma tersebut terus direproduksi dalam praktik Peradilan Agama melalui interaksi antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, PERMA, dan SEMA dengan cara pandang hakim yang masih bertumpu pada konstruksi fikih klasik. Akibatnya, mut’ah tetap diberikan kepada perempuan sebagai kategori hukum, meskipun kondisi ekonomi dan tingkat kerentanan aktual para pihak dapat menunjukkan keadaan yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi mut’ah dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan tujuan substantif Al-Qur’an sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerentanan akibat perceraian. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum mut’ah diperlukan agar dasar pemberiannya tidak semata-mata didasarkan pada identitas gender, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerentanan aktual, sehingga lebih selaras dengan maqāṣid al-syarī’ah, prinsip mubādalah, dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan musyawarah Tim Penguji promovendus berhasil lulus dengan predikat cumlaude. Promovendus berhasil menyelesaikan studinya selama 4 tahun 6 bulan 26 hari dengan IPK 3,92. Promovendus merupakan doktor ke 35 dari Prodi Doktor Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selamat dan Sukses Dr. A. Hashfi Luthfi, M.H