AKIBAT HUKUM KONVERSI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN NASABAH

Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) merupakan peristiwa hukum yang tidak berhenti pada perubahan bentuk kelembagaan dan izin operasional, tetapi membawa konsekuensi terhadap sistem hubungan hukum antara bank dan nasabah. Perubahan rezim dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis akad syariah menimbulkan persoalan mengenai keberlakuan hubungan kontraktual yang telah terbentuk sebelum konversi, pembentukan akad baru, perubahan kedudukan dan hak serta kewajiban para pihak, keabsahan produk perbankan, status jaminan, pembagian risiko, serta perlindungan hukum nasabah. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perubahan kelembagaan secara administratif tidak selalu diikuti perubahan substantif terhadap karakter hubungan ekonomi dan kontraktual.

Demikian presentasi dari Muhammad Azani, saat ujian promosi doktor di Prodi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sidang berlangsung pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, mulai dari jam 09.00 – 12.00, bertempat di Ruang Technoclas Lantai 1. Tim Penguji terdiri dari: Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag (Ketua Sidang), Dr. Kholid Zulfa, M.Si (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A (Promotor), Prof. Dr. H. Afdawaiza, M.Ag (Co-Promotor), Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag (Penguji), Dr. Abdul Mughits, M.Ag (Penguji), Dr. Muhammad Yazid Afandi, M.Ag (Penguji), dan Dr. Gusnam Haris, M.Ag (Penguji). Muhammad Azani mempertahankan disertasinya yang berjudul: Akibat Hukum Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terhadap Hubungan Kontraktual dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri (BKR) Syariah Perseroan Daerah (PERSERODA)

Promovendus yang juga Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekan Baru menemukan bahwa, konversi BUK menjadi BUS menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah. Perubahan tersebut bekerja pada dua ranah yang saling berkaitan, yaitu subjek hukum dan objek hubungan kontraktual. Perubahan status kelembagaan tidak secara otomatis menghapus perikatan lama. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian status perikatan, dualisme akad, persoalan keberlakuan jaminan, dan sengketa kontraktual.

Menurut promovendus, produk perbankan hasil konversi secara formal telah memperoleh legitimasi melalui kerangka hukum perbankan syariah, regulasi, serta penggunaan akad yang diakui. Akan tetapi, keabsahan formal belum selalu identik dengan keabsahan substantif. Kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa merupakan fondasi penting, tetapi belum memadai sebagai satu-satunya ukuran keabsahan produk. Rekonstruksi paradigma keabsahan dari legalitas formal menuju keabsahan substantif produk dan perlindungan hukum nasabah sangat diperlukan. Keabsahan substantif dibangun melalui keterpaduan legalitas hukum, kepatuhan syariah, autentisitas transaksi, transparansi, persetujuan nasabah yang sadar, keadilan kontraktual, keseimbangan pembagian risiko, perlindungan hukum yang efektif, serta pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan harta, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Diperlukan Model Integratif Keabsahan Substantif Produk dan Perlindungan Nasabah dalam Konversi BUK menjadi BUS. Model tersebut menempatkan legalitas hukum positif dan kepatuhan regulatif sebagai fondasi; kepatuhan syariah dan autentisitas transaksi sebagai prasyarat legitimasi; transparansi, persetujuan sadar, keadilan kontraktual, dan keseimbangan risiko sebagai indikator keabsahan substantif; perlindungan hukum nasabah sebagai instrumen pengaman; serta maqāṣid al-syarī‘ah sebagai orientasi tujuan.

Berdasarkan musyawarah Tim Penguji, promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Muhammad Azani berhasil menyelesaikan studi doktoralnya selama 5 tahun 11 bulan 18 hari. Promovendus merupakan doktor ke 32 dari Prodi Doktor Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Selamat dan Sukses Dr. Muhammad Azani, S.Th.I, M.SI.