TRANSFORMASI MANAJERIAL DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Kehadiran perguruan tinggi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga keberadaannya dirasakan dan memberikan solusi bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perguruan tinggi untuk mendesain kegiatan yang memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan bagi civitas akademika dan keuntungan bagi masyarakat. Program MBKM memberikan kebebasan dan otonomi kepada pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Sutanto, S.Si, DEA, Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, pada acara Workshop Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 2-4 Februari 2023, bertempat di Adhiwangsa Hotel and Convention Center Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), Para Kaprodi dan Sekprodi di Lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum, baik Prodi di tingkat sarjana, magister, dan doktor, para pimpinan lembaga di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perwakilan Senat Fakultas, dan para Kabag Kasubag. Acara workshop ini dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.phil. Al Makin, M.A.

Menurut Dr. Sutanto, dalam penyusunan kegiatan, pimpinan perlu mempertimbangkan tiga aspek, yaitu (1) aspek deskriptif, berupa gambaran Self Evaluation Base Line; (2) aspek prediktif, yaitu Visi, Misi, dan Target Kinerja yang sudah ditetapkan oleh lembaga; dan (3) aspek prescriptif, yaitu sasaran strategis program kerja kegiatan. Untuk menyusun kegiatan maka penentu kebijakan harus memiliki pengetahuan tentang: pertama, posisi lembaga (program studi atau fakultas). Pimpinan harus mampu mendeskripsikan posisi dirinya diantara lembaga lain, sehingga mengetahui base line dan positioning lembaga sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan didesain. Tanpa pengetahuan tentang kekuatan dan posisi lembaga, maka kegiatan yang akan dilakukan tidak akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan.

Kedua,ketersediaan dana yang dimiliki oleh lembaga. Pimpinan harus mengetahui berapa kemampuan pendanaan yang bisa dianggarkan dalam penyusunan kegiatan. Dana menjadi faktor penting untuk menentukan desain kegiatan beserta target yang akan dicapai. Ketiga,kreatifitas pimpinan dalam desain kegiatan. Dana tidak boleh menjadi acuan satu-satunya dalam penyelengaraan kegiatan. Ketika dana tidak mencukupi maka diperlukan kreatifitas dalam menyusun kegiatan. Salah satu bentuk kreatifitas tersebut adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian target kegiatan.

Hal yang perlu dihindari menurut Dr. Sutanto adalah jangan membuat kegiatan yang tujuannya hanya membakar uang, dengan cara melakukan copy paste kegiatan tahun lalu sebagai dasar penetapan kegiatan tahun sekarang. Penyusunan kegiatan dengan cara copy paste tersebut menunjukkan keengganan pimpinan untuk melakukan kajian tentang rasionalisasi keterkaitan antara aspek deskriptif, prediktif, dan preskriptif di atas. Dalam desain pembeajaran berbasis MBKM, dapat dimulai dengan melihat problem di masyarakat. Masyarakat sedang mengalami masalah apa dalam kehidupannya. Open problem in society tersebut menjadi dasar penyusunan metode pembelajaran project based learning. Dosen melakukan riset terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat dan mendesain kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya publikasi ilmiah di jurnal dan munculnya karya yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan didesain untuk memiliki multi output dan membawa ke multi outcome.