LITERASI DAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Arif Sugitanata

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Syari’ah

Sejauh pengamatan, telah terjadi berbagai cara dan upaya dalam menyebarkan berita palsu atau bohong oleh influencer, buzzer, dan media terhadap pemilihan umum 2024 yang sangat signifikan dan tentunya telah merugikan masyarakat, termasuk masyarakat awam. Pertama-tama, berita palsu dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kebingungan di kalangan pemilih. Informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik, mengarah pada penilaian yang tidak objektif. Pemilih yang terpapar berita palsu mungkin membuat keputusan politik berdasarkan informasi yang salah, yang dapat merusak proses demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, penyebaran berita palsu oleh influencer dan buzzer dapat menciptakan polarisasi dan konflik di antara masyarakat. Informasi yang tendensius atau menyudutkan dapat memperkuat klaim politik yang ekstrem dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya toleransi dan dialog yang sehat, menghambat kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang informasional dan rasional.

Media, sebagai saluran informasi utama, memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Namun, jika media terlibat dalam penyebaran berita palsu, integritasnya terancam dan kepercayaan masyarakat bisa rusak. Pemberitaan yang tidak berdasar fakta dapat menyesatkan pemilih dan memicu ketidakpuasan terhadap sistem politik. Akibatnya, pemilih dapat menjadi apatis atau kehilangan keyakinan pada proses demokratis. Selain dampak yang telah disebutkan sebelumnya, penyebaran berita palsu atau bohong juga dapat merugikan proses demokrasi dengan mengubah dinamika kompetisi politik. Influencer dan buzzer yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat tertentu. Hal ini dapat mengubah persepsi pemilih terhadap kandidat dan hasil pemilihan, menggiring opini publik ke arah yang tidak sesuai dengan realitas.

Selanjutnya, berita palsu dapat memicu reaksi emosional yang berlebihan di kalangan pemilih. Pemberitaan yang bersifat provokatif atau manipulatif dapat memanipulasi emosi dan sikap pemilih, sehingga mereka membuat keputusan berdasarkan perasaan daripada informasi yang faktual. Hal ini mengancam integritas proses demokrasi, di mana keputusan politik seharusnya didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas diskusi politik. Berita palsu cenderung menggiring pemilihan umum ke arah retorika yang sensationalist dan simplistik. Pemilih yang terpapar informasi yang dangkal dan tidak akurat mungkin cenderung menghindari diskusi yang mendalam dan analisis yang objektif. Akibatnya, proses pemilihan umum kehilangan substansi dan menjadi lebih terpolarisasi.

Dengan memahami dampak-dampak negatif ini, penting bagi masyarakat untuk aktif memeriksa dan memverifikasi informasi yang mereka terima sebelum membuat keputusan politik. Pentingnya memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membuat keputusan politik menjadi semakin nyata di era informasi digital yang cepat dan kompleks. Masyarakat perlu diberdayakan dengan keterampilan media literasi untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya dan menghindari jebakan informasi palsu. Pendidikan politik juga berperan besar dalam membekali individu dengan pengetahuan yang cukup tentang sistem politik, isu-isu aktual, dan keterampilan analisis yang diperlukan untuk menyusun pendapat yang informasional. Selain itu, keberadaan platform media sosial sebagai sumber informasi utama bagi banyak orang menuntut masyarakat untuk lebih kritis dan waspada. Pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana konten dipresentasikan dapat membantu individu mengenali potensi bias atau manipulasi informasi. Keterlibatan aktif dalam komunitas daring juga dapat membuka saluran dialog yang mempromosikan pertukaran pandangan yang sehat dan berbasis fakta.

Upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat inisiatif pendidikan politik dan media literasi. Workshop, seminar, dan program edukasi yang berfokus pada penguatan keterampilan kritis ini dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan informasi palsu dengan lebih baik. Selain itu, pelibatan pihak media untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyajikan berita dapat menjadi langkah penting menuju lingkungan informasi yang lebih sehat.

Dalam konteks pemilihan umum 2024, upaya ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi. Masyarakat yang teredukasi secara politik dan literat media akan lebih cenderung membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab, menghasilkan pemilihan umum yang mencerminkan keinginan dan kepentingan sebenarnya dari masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama dalam meningkatkan literasi dan pemahaman informasi dapat membantu melawan dampak negatif penyebaran berita palsu dan memastikan kelangsungan demokrasi yang kuat dan sehat. Semoga pesta demokrasi pada tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan damai. Aamiin.